Datangi Blora, KPK Lakukan Supervisi Pencegahan Korupsi

Foto : dok.

BLORA, panturaNews.info – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi di Blora, Jumat (5/5). Korsupgah digelar di aula Inspektorat Blora. Tim korsupgah dari KPK yang hadir diantaranya Deputi Pencegahan M Najib.

Sementara dari Pemkab Blora, korsupgah diikuti Wakil Bupati (Wabup) H Arief Rohman, Kepala Inspektorat Bambang Darmanto, Kepala Bappeda Sutikno Slamet, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPPKAD) Komang Gede Irawadi, Kepala Dinas Penanaman Modal Purwanto,  Kepala Dinkominfo Sugiyono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Suwignyo serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Riyatno, masing-masing didampingi stafnya.

Dalam korsupgah tersebut satu persatu pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran antara lain diminta menjelaskan sistem pengelolaan anggaran selama ini yang berbasis web, termasuk pula sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD).

Dalam paparan tersebut terungkap belum terintegrasinya sistem antara e-planning (SIPPD) dan e-finance. Selain itu, aplikasi sistem sudah cukup banyak tersedia di Blora. Namun aplikasi tersebut belum terintegrasi. “Belum terintegrasi namun sudah berbasis web. Masih ada OPD yang menginfut data secara manual,” kata Komang Gede Irawadi.

Untuk itu, Dinkominfo diminta menyediakan fasilitas pengintegrasian aplikasi. “Aplikasi menjadi efektif jika terintegrasi. Itu untuk mencegah terjadinya kesalahan,” tandas Deputi Pencegahan KPK M Najib dalam rapat korsupgah.

Pemkab Blora pun menyiapkan rencana aksi untuk mengintegrasikan sejumlah sistem aplikasi. Rencana tersebut akan direalisasikan tahu ini juga. “Dinkominfo siap menyediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informatika untuk mengintegrasikan aplikasi yang ada,” tandas Kepala Dinkominfo Sugiyono.

Kegiatan korsupgah tidak hanya dilakukan di Blora. Melainkan diadakan pula di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Di Blora, korsupgah merupakan tindak lanjut dari penandanganan nota kesepahaman antara KPK, gubernur, serta bupati/wali kota di Jateng pada Oktober 2016. Deputi Pencegahan KPK menggelar safari di kabupaten dan kota di Jateng dalam rangka mendorong percepatan program e-government tersebut. *)

Sumber :  SMNetwork