Inspirasi : Seorang Remaja Belia Mampu Ciptakan Sandal Anti Pemerkosaan

Tingginya angka kasus kejahatan seksual yang terjadi di India membuat banyak orang khawatir. Kekhawatiran juga dirasakan oleh remaja bernama Siddarth Mandala.

Ingin membantu wanita terhindar dari perbuatan keji ini, remaja ini membuat sandal khusus bagi wanita, sandal listrik. Tujuannya agar wanita bisa melawan pelaku pemerkosaan dengan kejutan listrik.

Dengan alas kaki ini, wanita bisa melawan pelaku.

Dilansir Oddity Central, Siddarth menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memproduksi sandal anti pemerkosaan, ElectroShoe. Alas kaki ini bisa menyetrum pelaku dengan aliran listrik 0,1 Ampere.

Selain itu, sandal ini bisa memberi tahu polisi atau keluarga, si pemakai berada dalam kondisi bahaya.

“ Saya membuat papan sirkuit yang menggunakan langkah kaki untuk mengisi daya sendiri dengan konsep piezoelektrik yang saya pelajari di kelas fisika. Semakin banyak pengguna berjalan, semakin banyak energi yang dihasilkan dan disimpan dalam baterai isi ulang,” kata remaja dari Tengalana ini kepada The Better India.

Siddarth bercerita meski berkali-kali tersetrum, dia berhasil mengembangkan alas kaki ini. Alas kaki ini membuatnya sadar bantuan dari ilmuwan sangat diperlukan.

Selama bertahun-tahun pula, remaja ini “ mengganggu” programmer dan insinyur, baik secara online maupun offline untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan. Dia juga mengakui banyak yang muak dengan pertanyaan yang diajukan.

Setelah 17 kali membuat purwarupa dan gagal, akhirnya Siddarth mendapatkan model dengan versi yang layak.

“ Saat bereksperimen, saya tersetrum dua kali dan teman saya, Abishek mimisan. Tapi, saya tak ingin menyerah. Saya teringat kata-kata penemu favorit saya, Thomas Edison yang berkata, 'Saya tidak gagal dalam 1.000 kali. Bohlam adalah penemuan dengan 1.000 langkah',” kata dia.

Siddarth mengatakan ElectroShoe ini masih dalam tahap pengembangan dan belum dijual. Dia harus menemukan cara agar konsep sandal listrik ini juga bisa diterapkan di sepatu.

Remaja ini juga berencana mendaftarkan hak paten dan memasarkan alas kaki ini sesegera mungkin.

Sumber : dream.co.id

Read More

Full Day School Tidak Wajib, Yang Wajib Penguatan Pendidikan Karakter

Bupati menegaskan bahwa penerapan FDS bukan kewajiban bagi setiap sekolah, yang wajib adalah penguatan pendidikan karakter. (foto: dok-ib)

BLORA. Menyikapi pelaksanaan sekolah lima hari atau Full Day School (FDS) di Kabupaten Blora, Bupati Djoko Nugroho ikut menyampaikan pendapatnya. Di depan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se Kabupaten Blora, ia menegaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, pelaksanaan FDS bukan merupakan kewajiban bagi setiap sekolah.

“Jadi FDS itu bukan lagi kewajiban untuk tiap sekolah. Yang wajib adalah menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter agar anak-anak kita lebih cerdas, lebih jujur, lebih beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia,” tegas Bupati.

Dengan terbitnya Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada Rabu (6/9/2017) lalu di Istana Negara tersebut, maka Permendikbud RI nomor 23 tahun 2017 tentang Full Day School (FDS) yang belakangan mendapat penolakan dari beberapa elemen masyarakat batal demi hukum.

Khusus di Kabupaten Blora, yang beberapa waktu lalu mulai melaksanakan FDS di SMP Negeri 1 Blora sebagai percontohan. Bupati mengaku bahwa hal itu merupakan uji coba dan kedepan akan dilaksanakan evaluasi.

Menurut Bupati, pelaksanaan FDS itu merupakan salah satu cara saja untuk penguatan pendidikan karakter. Ia yakin pasti ada cara lain untuk penguatan pendidikan karakter yang bisa diterima oleh semua kalangan dan disesuaikan dengan kultur, atau budaya setempat.

“Dalam Perpres tersebut, sekolah diperbolehkan melaksanakan FDS asal memenuhi seluruh persyaratan baik dari segi fasilitas, ketersediaan tenaga pendidik, serta persetujuan masyarakat, dalam hal ini tokoh agama setempat. Jika tidak, jangan memaksanakan,” ucap Bupati.

Pentingnya penguatan pendidikan karakter dicontohkan Bupati dengan melihat hasil nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017 kemarin. Dimana menurut Bupati, jika hasil UNBK tersebut dijadikan syarat kelulusan siswa maka yang lulus hanya 40 persen saja.

“Lihat saja hasil UNBK kemarin. Jika itu dijadikan satu satunya dasar kelulusan, yang lulus hanya sekitar 40 persen saja. Ini sebagai tanda bahwa anak-anak kita membutuhkan pola pendidikan yang lebih baik, baik dari segi materi, metode pendidikan serta penguatan karakter budi pekerti. Disinilah pentingnya penguatan pendidikan karakter,” pungkasnya.

Ia pun meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora untuk memahami dan melaksanakan isi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter tersebut. (humaskab | jo-ib)

Read More

Tinjau UNBK 2016, Bupati Upayakan Tahun Depan Tak Ada Yang Numpang

Bupati Djoko Nugroho didampingi Kepala Dinas Pendidikan Achmad Wardoyo meninjau pelaksanaan UNBK SMPN 1 Bogorejo yang menumpang di SMK N 2 Blora. (foto:dok-ib)

BLORA. Bupati Djoko Nugroho, Kamis pagi (4/5/2017) dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Drs. Achmad Wardoyo M.Pd melaksanakan pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP/MTs sederajat di SMP Negeri 1 Jepon, dan SMP Negeri 4 Blora serta SMP Negeri 1 Bogorejo yang menginduk di SMK Negeri 2 Blora.

UNBK yang dilaksanakan sejak Selasa (2/5/2017) ini akan berlangsung hingga Senin (8/5/2017). Disini, Bupati memberikan semangat kepada anak-anak yang hendak mengerjakan soal UNBK. Bupati juga memastikan kelancaran server agar nantinya bisa mempermudah akses komputer yang digunakan untuk UNBK.

“Anak-anak ku, semangat ya. Semoga semuanya sukses,” ucap Bupati, dan dijawan aamiin oleh peserta UNBK. Tidak lama, kemudian Bupati keluar dari ruangan UNBK agar siswa bisa segera memulai mengerjakan soal.

Bupati berikan semangat kepada siswa yang hendak menempuh UNBK. (foto: dok-ib)

Tak hanya Bupati Blora, Wakil Bupati juga meninjau jalannya UNBK di sekolahan SMP N 3 Doplang yang berada di perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten ngawi, dalam tinjauannya tersebut, Wakil Bupati Arief Rohman memberi semangat dan motivasi kepada para peserta UNBK tingkat SMP/ MTS sederajat.

“ Kami bersama bapak Bupati berkomitmen UNBK tingkat SMP harus sukses, sehingga di daerah paling selatan Blora tetap perlu kami pantau. Mereka harus diberi motivasi, agar lebih semangat dalam mengerjakan UNBK,” jelas Wakil Bupati Blora Arief Rohman.

Mengaca dari pelaksanaan UNBK hingga hari ketiga kemarin, Kepala Disdik Achmad Wardoyo menyatakan bahwa Kabupaten Blora merupakan Kabupaten yang paling siap melaksanakan ujian jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya se Jateng.

“Jika dibandingkan dengan kabupaten se Jateng, memang Blora yang paling siap. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Jateng, kita hanya kalah dengan Kota Semarang. Alhamdulillah sebanyak 13.106 siswa SMP/MTs se Kabupaten Blora bisa mengikuti UNBK walaupun sebagian ada yang menginduk di sekolah lain karena keterbatasan unit komputer,” terang Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Blora, Drs. Achmad Wardoyo M.Pd, Kamis (4/5/2017).

Menurutnya, dari total 135 Sekolah SMP/MTs se Kabupaten Blora ,yang akan menggelar UNBK secara mandiri sebanyak 77 Sekolah dan 58 Sekolah melaksanakan UNBK menginduk atau menumpang di SMP/MTs/SMA/SMK/MA lainnya di Blora.

Wakil Bupati meninjau UNBK di SMPN 3 Doplang Kecamatan Jati. (foto: dok-ib)

Mendengar keterangan Kadisdik, Bupati pun mengapresiasi dan menginginkan agar tahun depan seluruh SMP/MTs sederajat bisa UNBK mandiri semuanya. Sehingga tidak menumpang di sekolah lain lagi.

“Kasihan kalau rumahnya jauh seperti dari Bogorejo ini harus terburu-buru berangkat pagi ke SMKN 2 Blora untuk mengikuti UNBK, hanya karena sekolahnya belum mempunyai komputer. Tahun depan kita berikan bantuan komputer untuk sekolah-sekolah yang belum bisa melaksanakan UNBK secara mandiri,” ucap Bupati.

Namun dia menekankan, bantuan alat komputer itu nanti tidak serta merta diberikan begitu saja. Sifatnya sebagai stimulan, sehingga akan ada keterlibatan pengurus Komite Sekolah untuk bisa bersama-sama mengusahakan komputer untuk anak anaknya.

“Pemkab memberikan bantuan stimulan, Komite Sekolah ikut membantu juga. Setiap karnaval 17 an, orang tua keluar uang banyak untuk merias anaknya tidak mengeluh, apalagi ini untuk kesuksesan ujian anaknya. Pasti Komite bisa memahami. Dengan demikian muncul rasa saling memiliki, handarbeni. Sehingga harus dirawat sebaik-baiknya. Coba Pak Kadis diidentifikasi berapa kebutuhannya. Kita mulai anggarkan di perubahan APBD nanti secara bertahap,” lanjut Bupati.

Achmad Wardoyo menjelaskan bahwa tahun 2017 ini pihaknya menganggarkan pengadaan kompuer sebanyak 1000 unit dengan pagu sekitar Rp 4 miliar yang akan disalurkan ke sekolah-sekolah. “Semantara di 2017 ini ada pengadaan 1000 unit. Namun itu belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan sekolah. Akan kita petakan lagi kebutuhannya agar bisa terwujud UNBK mandiri di 2018,” pungkasnya. (tio-infoblora)

Read More

Mau UNBK dan USBN? Simak Wejangan Bupati Blora

Bupati Blora Memberi Wejangan

Info Blora News ~ Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Dinas Pendidikan (Disdik) pada hari Senin (27/3/2017) menyelengarakan acara Pembinaan dan Pemantapan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandart Nasional (USBN) untuk SD dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk SMP/MTs sederajat.


Dipimpin langsung oleh Bupati Djoko Nugroho, acara diikuti seluruh Kepala UPTD TK/SD, Kepala SMP Negeri dan Swasta se Kabupaten Blora, Komite dan LSM. Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Blora, perwakilan Polres Blora, Kepala Disdik Blora, Anggota Komisi D DPRD Blora dan Dewan Pendidikan.


Dalam kegiatan tersebut, Bupati menyoroti tentang persiapan USBN SD dan UNBK SMP sederajat. Khusus untuk SD ternyata dahulu penggandaan soal ujian dilakukan oleh pemerintah provinsi, namun untuk tahun ini secara mendadak diserahkan kepada Kabupaten. Sehingga perlu disikapi, mengingat anggaran yang dibutuhkan tidak tercover dalam APBD 2017.


“Dadakan, soal penggandaan naskah ujian kini diserahkan pada Kabupaten. Padahal tidak ada anggaran dalam APBD untuk itu. Maka saya sarankan untuk penggandaan naskah soal ujian bisa menggunakan dana BOS. Saya rasa ini tidak menyalahi aturan. Sedangkan untuk tahun depan akan kita anggarkan dalam APBD,” ucap Bupati dan disetujui oleh forum.


Sedangkan untuk persiapan UNBK SMP/MTs sederajat, Bupati meminta kepastian kepada seluruh Kepala Sekolah agar bisa melaksanakannya dengan baik dan lancar. Jika ada kendala, ia meminta agar Kepala Sekolah bisa berembug dengan Komite dan Dinas Pendidikan. Contohnya ketika menghadapi kendala ketersediaan peralatan komputer.


“Kami berkomitmen bisa melaksanakan UNBK secara mandiri. Pihak sekolah kerjasama dengan Komite mengusahakan peralatan komputer untuk UNBK anak-anak yang akan dilaksanakan 2 Mei mendatang. Siswa kelas IX kami ada 148 orang, dan saat ini sudah ada 50 unit komputer. Sesuai standart, setiap sekolah bisa melaksanakan UNBK secara mandiri ketika memiliki peralatan komputer minimal sepertiga dari jumlah seluruh siswa. Sehingga kami sudah bisa melaksanakan sendiri,” kata Sri Nugraheni, Kepala SMPN 2 Jiken.


Sementara itu untuk SMP 1 Kristen Blora, berdasarkan keterangan dari Kepala Sekolahnya Ibu Kustiyah, pihaknya terpaksa melaksanakan UNBK dengan menumpang di SMK Kristen. Pasalnya di sekolahnya tidak mempunyai peralatan komputer yang memadai, sehingga memutuskan untuk menggunakan komputer SMK Kristen.


Menyikapi hal tersebut, Bupati langsung memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) untuk mendata kebutuhan komputer seluruh SMP/MTs sederajat dalam pelaksanaan UNBK.


“Tolong Pak Wardoyo Kadisdik untuk mendata ketersediaan kompuer di seluruh SMP. Sementara jika masih ada yang menumpang UNBK di sekolah lain tidak apa-apa. Tahun depan kita berikan bantuan komputer agar tidak numpang lagi. Berikan bantuan sesuai kebutuhannya, bukan berdasarkan keinginannya,” tegas Bupati.


Ia mengapresiasi beberapa sekolah yang telah berusaha mengadakan pengadaan komputer bersama dengan Komite Sekolah. Seperti SMP Negeri 2 Jiken yang letaknya di Desa Bleboh ternyata bisa melaksanakan UNBK secara mandiri karena telah mempunyai peralatan komputer dari sekolah dan hasil sumbangan komite.


Tidak hanya ketersediaan komputer saja, Bupati juga meminta sekolah bisa mengusahakan adanya genset untuk mewaspadai jika sewaktu-waktu listrik padam ketika dilangsungkan UNBK. Hal tersebut bisa mengganggu konsentrasi anak-anak. “Sekolah harus menyediakan genset. Nanti saya juga ingin rapat dengan PLN dan Telkom agar saat UNBK tidak ada listrik padam serta jaringan internet yang lelet,” lanjut Bupati.


Setelah memastikan seluruh sekolah berkomitmen dapat menyukseskan UNBK 2017, acara dilanjutkan dengan sosialisasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Utamanya pasal yang mengatur tentang perbedaan pungutan dan sumbangan untuk sekolah.


Bupati Djoko Nugroho menegaskan untuk sekolah swasta diperbolehkan menarik pungutan, sedangkan untuk sekolah negeri tidak diperbolehkan menarik pungutan dari orang tua yang tergabung dalam komite. “Sekolah negeri hanya diperbolehkan menerima sumbangan, bukan menarik pungutan,” ucap Bupati.


Agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengarah ke ranah hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Blora Yuliarti langsung ikut angkat bicara dalam forum tersebut. Menurutnya seluruh Kepala Sekolah dan Komite harus bisa memahami dan membedakan antara pungutan dan sumbangan.


Menurutnya pungutan itu sifatnya memaksa dan besarannya telah ditentukan. Sedangkan untuk sumbangan sifatnya sukarela dan tidak menentukan besaran yang diminta. Ia pun memberikan contoh untuk pengadaan komputer UNBK.


“Disaat sekolah tidak mampu memenuhi komputer untuk UNBK, maka sekolah diperbolehkan mengumpulkan orang tua untuk mengeluh dan meminta tolong. Bilang saja Bapak, Ibu kami mengalami kekurangan komputer untuk UNBK, apakah ada yang bersedia memberikan bantuan?. Hal itu diperbolehkan. Namun jika menggunakan kalimat Sekolah kekurangan komputer, kami minta bantuan kepada orang tua untuk membelikan komputer, ini berarti pungutan dan tidak diperbolehkan. Dilihat konteks kalimatnya, intinya pada komunikasi,” ucap Yuliarti.


Ia mempersilahkan kepada seluruh sekolah untuk menjalin MoU dengan Kejaksaan Negeri guna memperoleh bantuan hukum atau pendampingan, agar tidak salah melangkah dalam mengambil kebijakan. Sehingga potensi pelanggaran hukum bisa diminimalkan.

Read More