Ini Sikap FKUB Blora Terkait Tragedi Kemanusiaan Rohingya Myanmar

Ngatno (kiri) sebagai perwakilan tokoh umat Budha anggota FKUB menyampaikan pandangannya tentang tragedi kemanusiaan Rohingya di hadapan jajaran Forkopimda. (foto: dok-ib)

BLORA. Dengan disaksikan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blora yang terdiri dari Bupati Djoko Nugroho, Kapolres AKBP Saptono SIK MH, Kepala Kejari Yulitaria SH, MH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora, Makmurin Kusumastuti, S.H.,M.H, Kepala Kemenag Drs. H. Nuril Anwar SH, MH dan lainnya. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Blora menyatakan sikapnya terkait tragedi Rohingya, Rabu (6/9/2017) di Aula Kantor Kemenag Blora.

Pernyataan sikap itu disampaikan oleh Ketua FKUB Blora, H Ishad Shofawi bersama seluruh anggotanya dari tokoh lintas agama se Kabupaten Blora. Adapun beberapa point penting sikap FKUB terhadap tragedi Rohingya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa FKUB menolak kekerasan umat beragama dalam bentuk apapun
2. Menjalin kerukunan antar umat beragama di masyarakat Kabupaten Blora
3. Mengimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Blora untuk tidak terprovokasi berita di media sosial yang belum tentu kebenarannya
4. Mendoakan masyarakat Rohingya agar masalahnya bisa segera selesai dan dapat hidup dengan damai
5. Untuk masyarakat Blora untuk tidak ikut dalam aksi solidaritas di Candi Borobudur dan diharapkan berdoa di tempat ibadah masing-masing

“Sikap ini kami rumuskan atas kesepakatan bersama dan telah ditanda tangani di depan Bupati, Kapolres dan jajaran Forkopimda lainnya. Kami berharap masalah yang terjadi terhadap saudara kita kaum Rohingya bisa segera diselesaikan dengan damai,” terang Ishad Shofawi.

Perwakilan tokoh agama Budha, Ngatno, yang hadir dalam acara tersebut juga menyatakan bahwa dirinya sebagai wakil umat Budha Kabupaten Blora ikut mengecam terjadinya tragedi krisis kemanusiaan pada kaum Rohingya di Myanmar.

“Ini krisis kemanusiaan. Dalam ajaran agama Budha yang kami peluk, sang Budha selalu mengajarkan cinta damai terhadap sesama. Tidak ada ajaran yang mengajarkan kekerasan. Kami berharap pemerintah Myanmar bisa menyelesaikan masalah dengan damai dan menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan. Jangan disangkut pautkan dengan isu agama,” ujarnya.

Ketua FKUB Blora H Ishad Shofawi menyerahkan surat kesepakatan bersama
yang berisi pernyataan sikap terhadap tragedi Rohingya kepada Bupati (foto: dok-ib)

Senada dengan Ngatno, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, Ngastoyo S.PdI juga menyatakan hal yang sama. Ia sepakat bahwa yang terjadi di Myanmar adalah sebuah krisis kemanusiaan dan kaum Rohingya membutuhkan uluran bantuan segera.

“Daripada ikut demo, saya pikir lebih baik mengidentifikasi apa yang saat ini diperlukan kaum Rohingya disana sehingga kita bisa memetakan bantuan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Kalau mereka butuh obat-obatan, kita kirim bantuan obat. Kalau butuh sembako, kita kirim bahan pangan. Sehingga bisa dirasakan betul manfaatnya,” ucap Ngastoyo.

Ia mengaku saat ini Muhammadiyah sedang melaksanakan persiapan penyaluran bantuan ke Rohingya dan mengajak ormas lainnya untuk bersama-sama melakukan hal yang sama.

Adapun Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Blora, H Aunur Rofiq Msi memastikan bahwa seluruh banom dan organisasi yang ada dibawah NU tidak ada yang akan berangkat ke Magelang untuk mengikuti aksi demo.

“Ansor, Banser, IPPNU, IPNU dan lainnya tidak ada yang akan berangkat ke Magelang. Kita anjurkan untuk melaksanakan penggalangan bantuan dan doa bersama,” kata Aunur Rofiq.

Mendengar beberapa pernyataan sikap tersebut, Bupati Djoko Nugroho langsung memberikan apresiasi kepada FKUB. Ia mempersilahkan masing-masing ormas atau agama untuk melakukan penggalangan bantuan untuk disalurkan ke Rohingya, dan dikoordinir bersama-sama.

Hadir dalam kegiatan itu perwakilan berbagai Ormas Islam di Blora, perwakilan Agama Kristen, Agama Katholik, Agama Budha, Agama Hindu dan Konghucu. Usai dibacakan, pernyataan sikap FKUB tersebut lantas ditandatangani bersama dan diserahkan kepada Bupati. (humaskab | res-ib)

Read More

Bupati : Warga Blora Jangan Ikut Aksi Rohingya di Candi Borobudur Magelang

Bupati Djoko Nugroho (kiri) menyampaikan ajakannya agar warga masyarakat Blora tidak ikut aksi di Magelang dalam rapat koordinasi Forkopimda bersama FKUB. (foto: dok-ib)

BLORA. Menanggapi adanya rencana aksi demonstrasi atau orasi solidaritas muslim Rohingya di Candi Borobudur Magelang oleh beberapa ormas Islam tertentu pada Jumat (8/9/2017) mendatang, Bupati Djoko Nugroho pun memberikan arahan untuk warga Blora.

Arahan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Kantor Kemenag Kab.Blora, Rabu (6/9/2017) kemarin. Dimana ia melarang warganya untuk mengikuti aksi di Magelang tersebut.

Alasannya, menurut Bupati Djoko Nugroho tragedi yang terjadi pada kaum Rohingya di Negara Bagian Rakhine Myanmar merupakan tragedi krisis kemanusiaan, sehingga jangan dikait-kaitkan dengan isu agama, apalagi sampai menggelar aksi.

“Kita sepakat, bahwa apa yang terjadi pada saudara saudara Rohingya di Myanmar adalah krisis kemanusiaan. Tidak ada sangkut pautnya dengan konflik agama Budha dan Islam, sehingga saya minta seluruh warga Blora jangan mudah terprovokasi untuk mengikuti aksi aksi yang menyudutkan agama tertentu,” tegasnya.

Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam FKUB mengikuti rapat koordinasi dengan Forkopimda. (foto: dok-ib)

Ia menyatakan keprihatinannya atas tragedi yang terjadi dan mengajak seluruh umat beragama di Kabupaten Blora untuk bersama-sama memberikan bantuan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan kaum Rohingya. Salah satunya dengan mendirikan posko bantuan dan menggelar acara doa bersama, bukan aksi demo.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolres Blora AKBP Saptono SIK, MH. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi pada kaum Rohingya merupakan krisis kemanusiaan akibat adanya masalah intern di negara tersebut, bukan masalah agama. Seluruh umat beragama di Blora diminta tidak terprovokasi untuk mengikuti aksi di Magelang yang rawan ditumpangi oleh kepentingan tertentu sehingga berpotensi digiring ke isu SARA.

“Demo di Candi Borobudur tidak diijinkan, karena ini merupakan situs cagar budaya dan dilarang oleh undang-undang. Tragedi krisis kemanusiaan di Myanmar tidak ada hubungannya dengan Candi Borobudur. Jadi kalau niatnya ingin membantu saudara kita Rohingya, lebih baik kita doakan di tempat ibadah masing-masing atau mengirimkan donasi bantuan kesana,” terangnya. (humaskab | res-ib)

Read More

Polres Blora Lakukan Mutasi Jabatan, Sejumlah Kapolsek Digeser

Kapolres AKBP Surisman SIK memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah perwira Polres Blora. (foto: dok-resbla)

BLORA. Demi penyegaran personil dan peningkatan kinerja jajaran, Polres Blora pada hari Jumat pagi (12/5/2017) melaksanakan pergeseran sejumlah pejabat ata mutasi. Setidaknya mutasi dikenakan kepada 11 perwira berdasarkan Surat Telegram (ST) Kapolda Jateng Nomor 1195/IV/2017/ROSDM.

Mutasi sejumlah perwira ke sejumlah posisi terbarunya, serta ke luar daerah untuk jabatan baru diantaranya adalah Kasat Intelkam Polres Blora AKP Sigit Ahsanudin alih tugas sebagai Kasat Intelkam Polres Rembang, menggantikan oleh AKP Antonius Wiyono yang akan menduduki Kasat Intelkam Polres Grobogan. Sedangkan Kasat Intelkam Polres Grobogan AKP Sutamto resmi menduduki jabatan Kasat Intelkam Polres Blora.

Kemudian Kapolsek Jepon AKP Sutarjo juga menerima tugas baru menjadi Kapolsek Sambong menggantikan AKP Joko Priyono yang resmi menjabat Kapolsek Jepon. Kapolsek lainnya adalah Kapolsek Jiken AKP Suhardi alih tugas sebagai Kasubag Dal Bin Ops Polres Blora dan posisinya digantikan AKP Sularno yang sebelumnya menjabat Kasubag Humas Polres Blora.

“Selain itu Kasubag Humas Polres Blora AKP Sularno, digantikan oleh AKP Suharto," Kata Kabag Sumda Polres Blora, Kompol Andy Wahyono, Jumat (12/05/17).

Menindaklanjuti mutasi tersebut, Kapolres Blora AKBP Surisman, S.I.K, M.H pun langsung melaksanakan upacara serah terima jabatan dan sekaligus mengambil sumpah atau janji jabatan kepada 5 (lima) pejabat baru yang masih berada di jajaran Polres Blora. Acara pengambilan sumpah dan serah terima jabatan diselenggarakan bertempat di gedung Aula Aryyaguna Mapolres setempat, Jumat (12/5/17) pagi.

Lima (5) Pejabat baru Polres Blora yang diambil sumpah dan jani oleh Kapolres Blora diantaranya, Kepala Satuan (Kasat) Intelkam AKP Sutamto, S.H, Kapolsek Sambong AKP Sutarjo, Kapolsek Jiken AKP Sularno, Kapolsek Jepon AKP Joko Priono, dan Kasubbag humas Bagops AKP Suharto.

Upacara sertijab tersebut di hadiri oleh seluruh pejabat utama Polres Blora, Kabag, Kasat, seluruh Kapolsek jajaran, perwakilan personil dari lima fungsi Polres Blora serta satu regu Bhayangkari Cabang Blora.

Setelah pengambilan sumpah jabatan, dalam acara ini dilakukan pula penandatanganan berita acara Sertijab yang dipimpin Kapolres Blora dan rohaniawan Bag Sumda Polres Blora yang disaksikan oleh seluruh peserta upacara yang hadir.

“Serah terima jabatan dan mutasi di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa terjadi. Itu semua karena tuntutan organisasi dalam rangka promosi jabatan dan penyegaran bagi personil ke jenjang yang lebih tinggi serta semata adalah penyegaran dinamika di dalam sebuah organisasi. Ini adalah suatu perjalanan untuk meniti karier dalam menjalankan tugas sebagai seorang polisi,” katanya.

Menurutnya, serah terima jabatan merupakan momentum untuk memacu dan meningkatkan etos kerja yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas di Polres Blora dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. (ip-infoblora)

Read More

Operasi Patuh Candi 2017 Dimulai, Inilah Sasarannya

Apel gelar pasukan sebagai kegiatan awal Operasi Patuh Candi 2017 oleh Polres Blora. (foto: dok-resbla)

BLORA. Secara serentak, mulai Selasa 9 Mei 2017 dilaksanakan Operasi Patuh Candi 2017 hingga 22 Mei 2017 mendatang. Begitu juga dengan Polres Blora yang mengawali Operasi Patuh Candi 2017 dengan menggelar apel gelar pasukan di halaman Mapolres, Selasa pagi (9/5/2017) dengan dipimpin inspektur upacara Kapolres AKBP Surisman SIK, MH.

“Tujuan digelarnya operasi ini adalah mewujudkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat jelang Ramadhan dan Lebaran. Adapun sasarannya adalah kendaraan bermotor yang berhenti di tempat terlarang (melanggar rambu larangan), melanggar batas kecepatan, melanggar marka jalan, kelengkapan surat-surat ranmor dan lain-lain,” ucap Kapolres AKBP Surisman SIK MH.

Sebagai tanda dimulainya operasi, Kapolres menyematkan pita biru putih kepada perwakilan anggota Satlantas Polres Blora dan petugas lainnya. Mereka diminta untuk bersikap humanis dan bekerja sesuai prosedur saat menjalankan tugas.

Dengan adanya pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2017 ini, ia berharap akan tercapai beberapa tujuan diantaranya terwujudnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, turunnya angka kecelakaan lalu lintas dan mampu menekan jumlah fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, berkurangnya titik kemacetan, terciptanya kerjasama yang baik antar instansi pemangku kepentingan lalu lintas, dan terwujudnya situasi kondisi kamseltibcar lantas yang mantap.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Blora AKP Febriyani Aer SIK menerangkan bahwa dalam pelaksanaan operasi patuh tersebut, akan melibatkan seluruh personil Satlantas dan dibantu oleh satuan fungsi lain baik Intel, Reskrim, Sabhara, dan Binmas yang ada di Kesatuan Polres Blora.

“Operasi Patuh dilaksanakan dengan menentukan target operasi di sejumlah titik, khususnya di daerah yang rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, seperti di bundaran, di persimpangan, serta di sejumlah ruas jalan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Blora,” imbuhnya. (ip-infoblora)

Read More

Anggota TNI Kodim 0721 Blora Berlatih Penanganan Bencana Alam

Dandim 0721 Blora (kanan) tampak memberikan pengarahan kepada anggotanya dalam latihan gladi posko. (foto: dok-pendim)

BLORA. Bencana alam datangnya tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, sebagai upaya antisipasi Kodim 0721/Blora menggelar latihan gladi posko tahun 2017 dalam hal penanganan bencana alam. Bertempat di komplek Makodim 0721 yang ada di Jl.Pemuda, pelatihan dilaksanakan selama 3 hari mulai 8 Mei kemarin hingga 10 Mei besok.

Dengan mengusung tema,”Bersama Seluruh Komponen Bangsa diwilayah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan dalam rangka operasi militer selain perang”, TNI berupaya bisa memberikan pelayanan terbaik dalam penanggulangan bencana dan siap bersinergi dengan BPBD maupun Polri.

Pembukaan latihan tersebut diawali dengan kegiatan Coffe Morning bersama Forkopimda Blora, SKPD dan Instansi lintas sektoral lainnya serta tokoh masyarakat Kabupaten Blora. Di kesempatan tersebut Kasrem 073/Mkt Letkol Inf Agustinus Sinaga selaku Wadanlat Gladi Posko memaparkan tentang berbagai langkah terkait penanggulangan bencana.

“Gladi Posko merupakan metode latihan taktis tanpa pasukan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan prosedur hubungan komandan dan staf dalam merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan operasi bantuan menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan,” ungkapnya

Adapun tujuan dilaksanakannya gladi posko adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan operasional jajaran Kodim 0721/Blora, khususnya dalam mengimplementasikan protap-protap yang ada.

Hal senada juga disampaikan Dandim 0721/Blora Letkol Inf Susilo, S. Sos, yang mengatakan bahwa gladi posko dilakukan untuk meningkatkan hubungan komandan dan staf dalam merencanakan operasi dan melaksanakan olah yudha, menyelenggarakan komando pengendalian operasi serta menyelenggarakan implementasi prosedur dan tata kerja yang berlaku di suatu pos komando.

”Dengan kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0721/Blora, gladi posko itu mampu memantapkan tugas-tugas yang didapatkan dengan kemampuan yang memadai khususnya dalam menanggapi, menangani dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat dan tepat sehingga tidak berkembang menjadi kerawanan yang mempengaruhi stabilitas keamanan dan menghambat pembangunan di daerah,” kata Dandim Blora Letkol Inf Susilo, S. Sos.

Perlu diketahui, kata Dandim Blora sehari sebelumnya latihan dilaksanakan briefing penyelenggara, pendukung dan pelaku yang dipimpin oleh Kasrem 073 makutarama Letkol Inf Agustinus Sinaga bertempat di ruang data makodim 0721/Blora. Sesuai jatwal latihan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB selama tiga hari. (ip-infoblora)

Read More

20 PSK dan Mucikari Todanan Dibina Polisi

Wakapolres memberikan pembinaan kepada para PSK di aula Mapolsek Todanan. (foto: dok-resbla)

BLORA. Jelang datangnya bulan Ramadhan, jajaran Polres Blora mulai melaksanakan pembinaan kepada para pekerja seks komersial (PSK) atau pelaku prostitusi beserta mucikarinya. Selasa (2/5/2017) lalu, setidaknya ada puluhan PSK plus mucikari yang diberikan pembinaan oleh Polres Blora.

Pembinaan dilakukan langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Blora (Wakapolres Blora) Kompol Indriyanto Dian Purnomo, S.H. Ia memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada para PSK dan mucikari dari lokalisasi “Mbah Ngasim” Desa Tinapan Kecamatan Todanan yang dikumpulkan di Mapolsek Todanan.

Sebelum terjaring dalam operasi "pekat" (penyakit masyarakat) yang akan digelar Kepolisian menjelang bulan suci Ramadhan, para PSK dan mucikari ini mendapatkan pembekalan agar tidak kembali menjajakan diri tetapi kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang akan di usulkan dari pihak Kepolisian kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A).Kabupaten Blora agar memberikan pembekalan ketrampilan kepada para PSK.

“Inilah upaya dari Kepolisian Polres Blora untuk mengurangi jumlah praktek prostitusi dan sebagai langkah preventif untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif,” ujar Kompol Indriyanto Dian Purnomo, S.H saat ditemui, kemarin.

PSK yang mengikuti pembinaan dari Wakapolres Blora tersebut, menurut Kapolsek Todanan AKP Sutrisno, S.H, seluruhnya berjumlah 20 orang plus mucikari. Upaya pembinaan ini, katanya, sebagai salah satu bentuk kepedulian untuk menekan jumlah PSK di Kabupaten Blora, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dan menjalani profesi yang lebih layak dan tidak melanggar hukum.

“Kami sangat mendukung program pembinaan oleh Wakapolres Blora, sebelumnya kami sudah sering melakukan pembinaan yang sama seperti ini, akan tetapi seperti halnya “rumput setelah dicabut pasti tumbuh lagi”. Mereka kembali menjajakan diri, dengan berbagai alasan terutama masalah ekonomi dan masalah keluarga,” terang AKP Sutrisno.

Selama dalam proses pembinaan tersebut, Wakapolres Blora memberikan materi, antara lain tentang bimbingan rohani Ketuhanan yang Maha Esa, penegakan aturan dan hukum terhadap tindak asusila, serta aturan bermasyarkat saat mereka telah kembali pulang ke daerah asal. Polri berharap, para PSK setelah mengikuti kegiatan pembinaan sosial ini akan segera insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya.

Salah seorang peserta penyuluhan yang mernolak disebut namanya, menyatakan, setelah mendengarkan materi pembinaan dan bimbingan rohani dari Wakapolres, sebetulnya dirinya tidak ingin menjadi PSK, akan tetapi kebutuhan ekonomi ditambah dirinya seorang janda yang mengurus 2 orang anak mengharuskan dirinya berprofesi seperti ini karena keterbatasan pendidikan, ketrampilan dan lapangan kerja.

Dirinya berjanji tidak akan kembali berprofesi sebagai PSK. Dia akan serius mengikuti pembekalan ketrampilan jika Dinas Sosial Kabupaten Blora membuka pelatihan kerja.

“Saya sudah capek kerja seperti ini pak, sudah 3 tahun, sebetulnya saya punya rencana akan berwiraswasta apabila sudah punya modal cukup. Karena saya tidak ingin terus hidup menjadi PSK,” katanya sambil tersendu. (ip-infoblora)

Read More