Anggota DPRD Blora Kembalikan Mobil Dinas ke Pemkab

Beberapa mobil dinas milik Pemkab yang selama ini digunakan anggota DPRD dikembalikan dan diparkir di halaman belakang Setda. (foto: dok-ib)

BLORA. Sudah bebarapa hari belakangan ini banyak anggota DPRD Kabupaten Blora yang mengembalikan mobil dinas plat merah ke Pemkab Blora. Hal itu dilakukan anggota dewan lantaran mereka lebih memilih menerima tunjangan transportasi daripada menggunakan mobil dinas.

Mobil-mobil yang dipinjam dari Pemkab itupun tampak berjajar rapi di halaman belakang Kantor Setda Kabupaten Blora dengan bertuliskan “Mobil Pengembalian Anggota DPRD Blora”, Rabu pagi (13/9/2017). Sebagian besar adalah mobil Toyota Innova baik seri lama maupun baru.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi ketika dihubungi mengatakan bahwa total ada 24 mobil dinas yang dipinjam oleh anggota DPRD.

“Sementara baru ada 18 mobil yang dikembalikan, masih kurang 6 mobil. Paling lambat dikembalikan pada 15 September nanti. Mereka memilih untuk menerima tunjangan transportasi daripada pakai mobil dinas,” ucapnya.

Disinggung tentang berapa besaran tunjangan transportasi yang bakal diberikan setiap bulannya, Komang Gede belum bisa memastikan. Karena menurutnya besaran tunjangan tersebut akan diatur dalam peraturan Bupati (Perbup).

“Kami belum bisa memastikan kapan tunjangan tersebut akan dibayarkan. Nominal tunjangan transportasi yang menjadi hak para anggota DPRD akan diatur dalam peraturan bupati (Perbud),’’ kata Komang.

Namun berdasarkan kabar yang berkembang, jajaran pimpinan DPRD akan menerima tunjangan sebesar Rp 10 juta per bulannya. Sedangkan anggota DPRD akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp 8 juta per bulannya.

Menurut Komang Gede, tunjangan transportasi dan tunjangan lainnya itu diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Sehingga sudah merupakan amanat PP yang harus dilaksanakan.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Blora Akhmad Khaidar Ali menambahkan hingga saat ini perbub tersebut masih dalam proses fasilitasi ke gubernur Jateng.

“Sudah kami ajukan untuk mendapatkan fasilitasi gubernur beberapa waktu lalu. Namun hingga kini hasil fasilitasinya belum selesai,’’ tandasnya.

Pemkab dan Sekretariat DPRD Blora telah mengirimkan surat kepada para anggota dewan yang meminjam pakai mobil dinas untuk segera mengembalikan mobil tersebut. Pengembalian mobil dinas para anggota DPRD dilakukan sejak Jumat (8/9).

Di hari pertama pengembalian tersebut, sebanyak tujuh mobil yang dikembalikan. Jumlah mobil dinas yang dikembalikan bertambah Senin dan Selasa, hingga mencapai 18 mobil. Setelah diperiksa oleh teknisi, mobil-mobil tersebut disimpan di halaman belakang kantor Pemkab Blora.

‘’Sebagian besar sudah mengembalikan namun masih ada yang belum. Insya Allah pada bulan ini semuanya sudah akan mengembalikan,’’ ujar Ketua DPRD Blora, H Bambang Susilo.

Dari 24 anggota DPRD yang sebelumnya meminjam mobil dinas, dua orang diantaranya kini sedang menunaikan ibadah haji. Mereka pun diberikan dispensasi. Kemungkinan besar keduanya baru akan mengembalikan mobil dinas yang dipinjamnya itu setelah tiba kembali di kampung halaman usai ibadah haji. (aiz/res-ib)

Read More

KUPA PPAS Perubahan APBD Blora 2017 Disepakati Bupati dan DPRD

Bupati dan Pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2017. (foto: dok-ib)

BLORA. Setelah melalui pembahasan kurang lebih hampir satu bulan, akhirnya DPRD Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Blora dengan pimpinan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun 2017, Selasa siang (12/9/2017).

Bertempat di ruang sidang utama Gedung DPRD Blora Jl.Ahmad Yani no.36, sidang paripurna diawali dengan pemaparan dari Ketua DPRD Blora Ir. H Bambang Susilo yang menjelaskan tentang proses pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2017 pasca diserahkan oleh Pemkab Blora pada bulan Agustus lalu.

“Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD 2017 diajukan eksekutif 17 Agustus lalu. Setelah itu kami lakukan pembahsan bersama eksekutif dan terakhir dilakukan pembahasan tadi pagi. Sehingga sore ini dilakukan penetapan bersama dengan Bupati,” ucap Bambang Susilo.

Menyikapi penetapan KUPA PPAS Perubahan APBD 2017 ini, ia menyampaikan bahwa DPRD butuh kerja cepat agar penetapan bisa lebih cepat juga.

“Apalagi kita juga harus menyiapkan diri untuk pembahasan APBD 2018 yang harus ditetetapkan satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang berjalan (2017). Semoga Perubahan APBD 2017 ini bisa segera ditetapkan,” lanjutnya.

Adapun Lina Hartini sebagai juru bicara DPRD dalam sidang paripurna tersebut membacakan pokok pokok bahasan dalam draft KUPA PPAS Perubahan APBD 2017. Dia mengatakan bahwa Pendapatan Daerah secara agregat mengalami kenaikan sebesar Rp.152.668.742.579,-.

Hal ini dikarenakan Bantuan Keuangan Provinsi Sebesar Rp.64.391.150.000,- dan Dana Bos Sebesar Rp.82.185.600.000,- yang belum tercatat dalam APBD Murni 2017 sehingga harus dicatat dalam KUPA PPAS Perubahan 2017.

“Selain itu pada APBN Perubahan 2017, Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten Blora berkurang sebesar Rp.16.571.196.000,-. Pengurangan Dana Alokasi Umum ini berlaku hampir di seluruh Provinsi dan kabupaten se Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu untuk Belanja Daerah pada KUPA PPAS Perubahan 2017 sebesar Rp.2.088.024.600.369,- meningkat dari APBD Murni sebesar Rp.1.947.278.632.000,-. Defisit sebesar Rp.30.917.225.790 ditutup dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Silpa. “Sehingga defisit akan tertutup sehingga kondisinya nol,” lanjutnya.

Usai menandatangani nota kesepakatan KUPA PPAS Perubahan APBD 2017 dengan disaksikan Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si dan Sekda Drs. Bondan Sukarno MM, Bupati pun berharap sesegera mungkin menyusun RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2017, agar dapat selesai tepat waktu.

“Kami sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Blora, yang telah bersedia membahas dan menyetujui Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi Perangkat Daerah Kabupaten Blora untuk menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah, sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2017,” pungkasnya. (humaskab | jo-ib) 

Read More

BPBD Blora Terima Bantuan Pembangunan Pusdalops dari BNPB

Kapusdatinmas BNPB Dr. Sutopo Purwo Nugroho M.Si mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan pembangunan Pusdalops untuk BPBD Blora. (foto: dok-ib)

BLORA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia mengapresiasi keaktifan dan keseriusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora dalam melaksanakan kinerjanya. Karena dianggap aktif dalam menginformasikan situasi kebencanaan, edukasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam, BPBD Blora pun diberikan hadiah oleh BNPB.

Hadiah itu menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat (Kapusdatinmas) BNPB, Dr. Sutopo Purwo Nugroho M.Si berupa pembangunan fasilitas gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Pengendalian Bencana. Hal itu ia ungkapkan ketika berkunjung ke Blora, Sabtu (9/9/2017) lalu di acara Sosialisasi Budaya Sadar Bencana BNPB.

“BPBD Blora ini dipimpin oleh seorang perempuan hebat yang bernama Ibu Sri Rahayu. Ia satu satunya Kepala Pelaksana BPBD perempuan se Jawa Tengah dan salah satu dari sekitar 17 an Kepala Pelaksana BPBD perempuan se Indonesia yang aktif. Maka dari itu kami dari BNPB memutuskan untuk memberikan hadiah pembangunan Pusdalops senilai Rp 1,5 miliar,” ucap Sutopo.

Menurutnya Pusdalops yang dilengkapi dengan peralatan komputer dan beberapa alat komunikasi itu nantinya akan digunakan sebagai pusat pengolahan data, informasi dan pemberitaan tentang penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Blora.

“Pusdalops ini akan bermanfaat untuk menerima, mengolah dan mendistribusikan informasi kebencanaan. Yang kedua menerima, mengolah dan meneruskan peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat tentang kebencanaan. Serta fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif. Semoga bisa bermanfaat untuk Kabupaten Blora,” terangnya.

Ia mengatakan bahwa bantuan itu akan diwujudkan tahun ini juga. Bantuan pembangunan Pusdalops seperti ini tidak banyak diberikan kepada BPBD BPBD di daerah. Hanya daerah yang mempunyai prestasi keaktifan penginformasian kebencanaan yang diberikan.

Adapun Kepala Pelaksana BPBD Blora, Sri Rahayu, ketika dikonfirmasi Senin (11/9/2017) kemarin membenarkan bahwa bantuan pembangunan Pusdalops itu akan diwujudkan tahun ini. “Insya Allah tahun ini segera diwujudkan. Mohon doanya agar fasilitas kebencanaan di BPBD semakin lengkap,” ucapnya singkat.

Sri Rahayu yang akrab disapa Bu Yayuk ini pun mengucapkan terimakasih kepada BNPB yang telah memilih Blora sebagai lokasi pemberian bantuan pembangunan Pusdalops. Ia berharap Pusdalops tersebut kedepan bisa digunakan untuk menginformasikan kebencanaan di Kabupaten Blora seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung dan kebakaran hutan. (humaskab | res-ib)

Read More

Ini Sikap FKUB Blora Terkait Tragedi Kemanusiaan Rohingya Myanmar

Ngatno (kiri) sebagai perwakilan tokoh umat Budha anggota FKUB menyampaikan pandangannya tentang tragedi kemanusiaan Rohingya di hadapan jajaran Forkopimda. (foto: dok-ib)

BLORA. Dengan disaksikan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blora yang terdiri dari Bupati Djoko Nugroho, Kapolres AKBP Saptono SIK MH, Kepala Kejari Yulitaria SH, MH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora, Makmurin Kusumastuti, S.H.,M.H, Kepala Kemenag Drs. H. Nuril Anwar SH, MH dan lainnya. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Blora menyatakan sikapnya terkait tragedi Rohingya, Rabu (6/9/2017) di Aula Kantor Kemenag Blora.

Pernyataan sikap itu disampaikan oleh Ketua FKUB Blora, H Ishad Shofawi bersama seluruh anggotanya dari tokoh lintas agama se Kabupaten Blora. Adapun beberapa point penting sikap FKUB terhadap tragedi Rohingya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa FKUB menolak kekerasan umat beragama dalam bentuk apapun
2. Menjalin kerukunan antar umat beragama di masyarakat Kabupaten Blora
3. Mengimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Blora untuk tidak terprovokasi berita di media sosial yang belum tentu kebenarannya
4. Mendoakan masyarakat Rohingya agar masalahnya bisa segera selesai dan dapat hidup dengan damai
5. Untuk masyarakat Blora untuk tidak ikut dalam aksi solidaritas di Candi Borobudur dan diharapkan berdoa di tempat ibadah masing-masing

“Sikap ini kami rumuskan atas kesepakatan bersama dan telah ditanda tangani di depan Bupati, Kapolres dan jajaran Forkopimda lainnya. Kami berharap masalah yang terjadi terhadap saudara kita kaum Rohingya bisa segera diselesaikan dengan damai,” terang Ishad Shofawi.

Perwakilan tokoh agama Budha, Ngatno, yang hadir dalam acara tersebut juga menyatakan bahwa dirinya sebagai wakil umat Budha Kabupaten Blora ikut mengecam terjadinya tragedi krisis kemanusiaan pada kaum Rohingya di Myanmar.

“Ini krisis kemanusiaan. Dalam ajaran agama Budha yang kami peluk, sang Budha selalu mengajarkan cinta damai terhadap sesama. Tidak ada ajaran yang mengajarkan kekerasan. Kami berharap pemerintah Myanmar bisa menyelesaikan masalah dengan damai dan menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan. Jangan disangkut pautkan dengan isu agama,” ujarnya.

Ketua FKUB Blora H Ishad Shofawi menyerahkan surat kesepakatan bersama
yang berisi pernyataan sikap terhadap tragedi Rohingya kepada Bupati (foto: dok-ib)

Senada dengan Ngatno, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, Ngastoyo S.PdI juga menyatakan hal yang sama. Ia sepakat bahwa yang terjadi di Myanmar adalah sebuah krisis kemanusiaan dan kaum Rohingya membutuhkan uluran bantuan segera.

“Daripada ikut demo, saya pikir lebih baik mengidentifikasi apa yang saat ini diperlukan kaum Rohingya disana sehingga kita bisa memetakan bantuan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Kalau mereka butuh obat-obatan, kita kirim bantuan obat. Kalau butuh sembako, kita kirim bahan pangan. Sehingga bisa dirasakan betul manfaatnya,” ucap Ngastoyo.

Ia mengaku saat ini Muhammadiyah sedang melaksanakan persiapan penyaluran bantuan ke Rohingya dan mengajak ormas lainnya untuk bersama-sama melakukan hal yang sama.

Adapun Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Blora, H Aunur Rofiq Msi memastikan bahwa seluruh banom dan organisasi yang ada dibawah NU tidak ada yang akan berangkat ke Magelang untuk mengikuti aksi demo.

“Ansor, Banser, IPPNU, IPNU dan lainnya tidak ada yang akan berangkat ke Magelang. Kita anjurkan untuk melaksanakan penggalangan bantuan dan doa bersama,” kata Aunur Rofiq.

Mendengar beberapa pernyataan sikap tersebut, Bupati Djoko Nugroho langsung memberikan apresiasi kepada FKUB. Ia mempersilahkan masing-masing ormas atau agama untuk melakukan penggalangan bantuan untuk disalurkan ke Rohingya, dan dikoordinir bersama-sama.

Hadir dalam kegiatan itu perwakilan berbagai Ormas Islam di Blora, perwakilan Agama Kristen, Agama Katholik, Agama Budha, Agama Hindu dan Konghucu. Usai dibacakan, pernyataan sikap FKUB tersebut lantas ditandatangani bersama dan diserahkan kepada Bupati. (humaskab | res-ib)

Read More

Bupati : Warga Blora Jangan Ikut Aksi Rohingya di Candi Borobudur Magelang

Bupati Djoko Nugroho (kiri) menyampaikan ajakannya agar warga masyarakat Blora tidak ikut aksi di Magelang dalam rapat koordinasi Forkopimda bersama FKUB. (foto: dok-ib)

BLORA. Menanggapi adanya rencana aksi demonstrasi atau orasi solidaritas muslim Rohingya di Candi Borobudur Magelang oleh beberapa ormas Islam tertentu pada Jumat (8/9/2017) mendatang, Bupati Djoko Nugroho pun memberikan arahan untuk warga Blora.

Arahan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Kantor Kemenag Kab.Blora, Rabu (6/9/2017) kemarin. Dimana ia melarang warganya untuk mengikuti aksi di Magelang tersebut.

Alasannya, menurut Bupati Djoko Nugroho tragedi yang terjadi pada kaum Rohingya di Negara Bagian Rakhine Myanmar merupakan tragedi krisis kemanusiaan, sehingga jangan dikait-kaitkan dengan isu agama, apalagi sampai menggelar aksi.

“Kita sepakat, bahwa apa yang terjadi pada saudara saudara Rohingya di Myanmar adalah krisis kemanusiaan. Tidak ada sangkut pautnya dengan konflik agama Budha dan Islam, sehingga saya minta seluruh warga Blora jangan mudah terprovokasi untuk mengikuti aksi aksi yang menyudutkan agama tertentu,” tegasnya.

Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam FKUB mengikuti rapat koordinasi dengan Forkopimda. (foto: dok-ib)

Ia menyatakan keprihatinannya atas tragedi yang terjadi dan mengajak seluruh umat beragama di Kabupaten Blora untuk bersama-sama memberikan bantuan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan kaum Rohingya. Salah satunya dengan mendirikan posko bantuan dan menggelar acara doa bersama, bukan aksi demo.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolres Blora AKBP Saptono SIK, MH. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi pada kaum Rohingya merupakan krisis kemanusiaan akibat adanya masalah intern di negara tersebut, bukan masalah agama. Seluruh umat beragama di Blora diminta tidak terprovokasi untuk mengikuti aksi di Magelang yang rawan ditumpangi oleh kepentingan tertentu sehingga berpotensi digiring ke isu SARA.

“Demo di Candi Borobudur tidak diijinkan, karena ini merupakan situs cagar budaya dan dilarang oleh undang-undang. Tragedi krisis kemanusiaan di Myanmar tidak ada hubungannya dengan Candi Borobudur. Jadi kalau niatnya ingin membantu saudara kita Rohingya, lebih baik kita doakan di tempat ibadah masing-masing atau mengirimkan donasi bantuan kesana,” terangnya. (humaskab | res-ib)

Read More

Polres Blora Lakukan Mutasi Jabatan, Sejumlah Kapolsek Digeser

Kapolres AKBP Surisman SIK memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah perwira Polres Blora. (foto: dok-resbla)

BLORA. Demi penyegaran personil dan peningkatan kinerja jajaran, Polres Blora pada hari Jumat pagi (12/5/2017) melaksanakan pergeseran sejumlah pejabat ata mutasi. Setidaknya mutasi dikenakan kepada 11 perwira berdasarkan Surat Telegram (ST) Kapolda Jateng Nomor 1195/IV/2017/ROSDM.

Mutasi sejumlah perwira ke sejumlah posisi terbarunya, serta ke luar daerah untuk jabatan baru diantaranya adalah Kasat Intelkam Polres Blora AKP Sigit Ahsanudin alih tugas sebagai Kasat Intelkam Polres Rembang, menggantikan oleh AKP Antonius Wiyono yang akan menduduki Kasat Intelkam Polres Grobogan. Sedangkan Kasat Intelkam Polres Grobogan AKP Sutamto resmi menduduki jabatan Kasat Intelkam Polres Blora.

Kemudian Kapolsek Jepon AKP Sutarjo juga menerima tugas baru menjadi Kapolsek Sambong menggantikan AKP Joko Priyono yang resmi menjabat Kapolsek Jepon. Kapolsek lainnya adalah Kapolsek Jiken AKP Suhardi alih tugas sebagai Kasubag Dal Bin Ops Polres Blora dan posisinya digantikan AKP Sularno yang sebelumnya menjabat Kasubag Humas Polres Blora.

“Selain itu Kasubag Humas Polres Blora AKP Sularno, digantikan oleh AKP Suharto," Kata Kabag Sumda Polres Blora, Kompol Andy Wahyono, Jumat (12/05/17).

Menindaklanjuti mutasi tersebut, Kapolres Blora AKBP Surisman, S.I.K, M.H pun langsung melaksanakan upacara serah terima jabatan dan sekaligus mengambil sumpah atau janji jabatan kepada 5 (lima) pejabat baru yang masih berada di jajaran Polres Blora. Acara pengambilan sumpah dan serah terima jabatan diselenggarakan bertempat di gedung Aula Aryyaguna Mapolres setempat, Jumat (12/5/17) pagi.

Lima (5) Pejabat baru Polres Blora yang diambil sumpah dan jani oleh Kapolres Blora diantaranya, Kepala Satuan (Kasat) Intelkam AKP Sutamto, S.H, Kapolsek Sambong AKP Sutarjo, Kapolsek Jiken AKP Sularno, Kapolsek Jepon AKP Joko Priono, dan Kasubbag humas Bagops AKP Suharto.

Upacara sertijab tersebut di hadiri oleh seluruh pejabat utama Polres Blora, Kabag, Kasat, seluruh Kapolsek jajaran, perwakilan personil dari lima fungsi Polres Blora serta satu regu Bhayangkari Cabang Blora.

Setelah pengambilan sumpah jabatan, dalam acara ini dilakukan pula penandatanganan berita acara Sertijab yang dipimpin Kapolres Blora dan rohaniawan Bag Sumda Polres Blora yang disaksikan oleh seluruh peserta upacara yang hadir.

“Serah terima jabatan dan mutasi di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa terjadi. Itu semua karena tuntutan organisasi dalam rangka promosi jabatan dan penyegaran bagi personil ke jenjang yang lebih tinggi serta semata adalah penyegaran dinamika di dalam sebuah organisasi. Ini adalah suatu perjalanan untuk meniti karier dalam menjalankan tugas sebagai seorang polisi,” katanya.

Menurutnya, serah terima jabatan merupakan momentum untuk memacu dan meningkatkan etos kerja yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas di Polres Blora dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. (ip-infoblora)

Read More

Tahapan Pilkades Serentak 2017 Dimulai, Ini Jadwalnya

Pembekalan pelaksanaan Pilkades serentak 2017 kepada penyelenggara dalam forum Santiaji. (foto: dok-ib)

BLORA. Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak oleh 27 desa pada 29 Juli 2017 nanti mulai dilaksanakan. Persiapan yang dilakukan sejak Maret lalu, kini memasuki tahap pembekalan Panitia Pilkades (santiaji) dan pengumuman/pendaftaran bakal calon.

Selasa (9/5/2017) kemarin, seluruh Panitia Pilkades dari 27 desa plus Camat dan Forkopimcam dikumpulkan di Ruang Pertemuan Setda Kabupaten Blora guna mengikuti pembekalan (santiaji) tentang tata cara penyelenggaraan Pilkades.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si, Sekda Drs. Bondan Sukarno MM, Asisten Pemerintahan Sekda Setyo Edy SH, M.Hum dan Kepala Bagian Pemdes Setda Riyanto Warsito beserta para narasumber juga peserta Santiaji.

Wakil Bupati H. Arief Rohman, M.Si mewakili Bupati Blora membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapannya agar pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Blora 2017 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sebagai modal pembangunan desa 6 tahun ke depan.

Lebih lanjut, Arief Rohman berpesan kepada panitia penyelenggara untuk bekerja secara profesional. “Saya minta, panitia dapat menjaga netralitas, jujur, adil dan bersih KKN. Laksanakan tahapan Pilkades sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, tegasnya.

Pada kesempatan ini, Arief Rohman juga menekankan kepada panitia untuk mewaspadai terhadap para calon Kades dalam mempengaruhi pendukungnya, baik dengan memberi uang lewat botoh/ sabet, atau janji-janji, sehingga tidak timbul permasalahan money politic.

Dia juga meminta agar kampanye dilakukan secara tertutup dengan penyampaian visi dan misi para kandidat calon Kades untuk menghindari benturan antara pendukung apabila dilakukan secara terbuka dan melarang melakukan kampanye di tempat-tempat umum (sekolah, tempat ibadah) dan mendiskreditkan/ mencemarkan nama baik calon Kades lain.

Sementara itu untuk pengisian perangkat desa, sesuai petunjuk Bupati akan dilaksanakan setelah Pilkades selesai. ”Nanti setelah Pilkades beres, baru akan dirumuskan petunjuk teknis untuk pengisian perangkat desa,” ucap Asisten Pemerintahan Sekda Setyo Edy SH, M.Hum.

Untuk diketahui 27 desa di 13 kecamatan yang akan menggelar pilkades serentak tahun ini adalah Kecamatan Banjarejo yakni Desa Buluroto, Desa Wonosemi, Desa Jatiklampok dan Desa Balongsari. Kecamatan Tunjungan ada Desa Sitirejo dan Desa Tamvahrejo.

Lalu Kecamatan Ngawen ada 3 Desa yang akan melaksanakan Pilkades yakni Srigading, Bradag, Sumberejo. Kecamatan Japah juga ada 3 Desa yakni Japah sendiri, Gaplokan dan Krocok. Kemudian Kecamatan Todanan ada 3 Desa juga yakni Sendang, Kacangan dan Kembang.

Lantas Kecamatan Jepon ada Desa Gersi dan Desa Brumbung, Kecamatan Bogorejo hanya satu Desa yakni Prantaan. Sementara itu Kecamatan Jiken ada Desa Singonegoro dan Desa Genjahan. Kecamatan Sambong satu Desa di Brabowan dan Kecamatan Cepu juga satu Desa di Jipang. Adapun Kecamatan Randublatung ada 2 desa di Bekutuk dan Gembyungan. Kradenan ada 2 Desa di Nglebak dan Nginggil, serta terakhir satu desa di Kecamatan Jati yakni Desa Kepoh.

Jadwal Tahapan Pilkades Serentak 2017

1. 9-22 Mei 20017 Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kades
2. 23 Mei - 11 Juni 2017 Penjaringan Bakal Calon Kades
3. 10-15 Mei 2017 Pengumuman Daftar Pemilih Sementara
4. 30 Mei - 2 Juni 2017 Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)
5. 12-14 Juli 2017 Pengumuman dan Penetapan Calon Kades
6. 21-27 Juli 2017 Penetapan jumlah dan lokasi TPS
7. 21-25 Juli 2017 Masa Kampanye
8. 26-28 Juli 2017 Masa Tenang
9. 29 Juli 2017 Pemungutan Suara
10. 2 Agustus 2017 Penetapan Kades Terpilih
11. September 2017 Pelantikan dan Sumpah/Janji Kades Terpilih oleh Bupati.

(sumber : Pemdes Setda | jo-ib)

Read More

Datangi Blora, KPK-RI Dorong Sinkronisasi e-Planning dan e-Finance

Ketua Tim Korsupgah KPK RI (kanan) memberikan paparan tentang pencegahan korupsi didampingi Wakil Bupati Arief Rohman. (foto: dok-humas)

BLORA. Menindaklanjuti hasil penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KPK, Gubernur Jateng serta bupati/wali kota se Jateng pada Oktober 2016 lalu di Semarang tentang transparansi penggunaan anggaran dan supervisi pencegahan korupsi, KPK RI datang ke Blora, Jumat (5/5/2017). Bertempat di gedung pertemuan Kantor Inspektorat Kabupaten Blora, KPK-RI diterima langsung oleh Pemkab Blora dan jajarannya.

Kedatangan tim KPK bukan karena adanya dugaan korupsi di Kabupaten Blora, namun melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi. Tim korsupgah dari KPK dipimpin oleh Deputi Pencegahan Muhammad Najib Wahito.

Sementara dari Pemkab Blora, korsupgah diikuti Wakil Bupati (Wabup) H Arief Rohman mewakili Bupati Djoko Nugroho yang sedang rakor dengan Mentan RI di Aceh, kemudian Kepala Inspektorat Bambang Darmanto, Kepala Bappeda Sutikno Slamet, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPPKAD) Komang Gede Irawadi, Kepala Dinas Penanaman Modal Purwanto, Kepala Dinkominfo Sugiyono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Suwignyo serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Riyatno, masing-masing didampingi stafnya.

Pertemuan tim korsupgah KPK RI dengan pejabat Pemkab Blora. (foto: dok-humas)

Dalam korsupgah tersebut satu persatu pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran antara lain diminta menjelaskan sistem pengelolaan anggaran selama ini yang berbasis web, termasuk pula sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD).

Pada rapat koordinasi tersebut terungkap belum terintegrasinya sistem antara e-planning (SIPPD) dan e-finance. Selain itu, aplikasi sistem sudah cukup banyak tersedia di Blora. Namun aplikasi tersebut belum terintegrasi. “Belum terintegrasi namun sudah berbasis web. Masih ada OPD yang menginput data secara manual,” kata Komang Gede Irawadi.

Untuk itu, KPK-RI meminta Dinkominfo untuk menyediakan fasilitas pengintegrasian aplikasi. “Aplikasi menjadi efektif jika terintegrasi. Itu untuk mencegah terjadinya kesalahan,” tandas Deputi Pencegahan KPK M Najib Wahito dalam rapat korsupgah.

Pemkab Blora pun menyiapkan rencana aksi untuk mengintegrasikan sejumlah sistem aplikasi. Rencana tersebut akan direalisasikan tahu ini juga. “Dinkominfo siap menyediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informatika untuk mengintegrasikan aplikasi yang ada,” tandas Kepala Dinkominfo Sugiyono.

Mewakili Bupati, Wabup Arief Rohman pun mendukung adanya pengintegrasian sistem e-planning dan e-finance. “Kami akan dorong agar secepatnya pengintegrasian sistem ini bisa segera dilakukan. Apalagi Blora dalam laporan pertanggungjawabannya sudah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” kata Wabup.

Kegiatan korsupgah tidak hanya dilakukan di Blora. Melainkan diadakan pula di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Deputi Pencegahan KPK menggelar safari di kabupaten dan kota di Jateng dalam rangka mendorong percepatan program e-government tersebut. (humas | ip-infoblora)

Read More