Bupati : Warga Blora Jangan Ikut Aksi Rohingya di Candi Borobudur Magelang

Bupati Djoko Nugroho (kiri) menyampaikan ajakannya agar warga masyarakat Blora tidak ikut aksi di Magelang dalam rapat koordinasi Forkopimda bersama FKUB. (foto: dok-ib)

BLORA. Menanggapi adanya rencana aksi demonstrasi atau orasi solidaritas muslim Rohingya di Candi Borobudur Magelang oleh beberapa ormas Islam tertentu pada Jumat (8/9/2017) mendatang, Bupati Djoko Nugroho pun memberikan arahan untuk warga Blora.

Arahan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Kantor Kemenag Kab.Blora, Rabu (6/9/2017) kemarin. Dimana ia melarang warganya untuk mengikuti aksi di Magelang tersebut.

Alasannya, menurut Bupati Djoko Nugroho tragedi yang terjadi pada kaum Rohingya di Negara Bagian Rakhine Myanmar merupakan tragedi krisis kemanusiaan, sehingga jangan dikait-kaitkan dengan isu agama, apalagi sampai menggelar aksi.

“Kita sepakat, bahwa apa yang terjadi pada saudara saudara Rohingya di Myanmar adalah krisis kemanusiaan. Tidak ada sangkut pautnya dengan konflik agama Budha dan Islam, sehingga saya minta seluruh warga Blora jangan mudah terprovokasi untuk mengikuti aksi aksi yang menyudutkan agama tertentu,” tegasnya.

Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam FKUB mengikuti rapat koordinasi dengan Forkopimda. (foto: dok-ib)

Ia menyatakan keprihatinannya atas tragedi yang terjadi dan mengajak seluruh umat beragama di Kabupaten Blora untuk bersama-sama memberikan bantuan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan kaum Rohingya. Salah satunya dengan mendirikan posko bantuan dan menggelar acara doa bersama, bukan aksi demo.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolres Blora AKBP Saptono SIK, MH. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi pada kaum Rohingya merupakan krisis kemanusiaan akibat adanya masalah intern di negara tersebut, bukan masalah agama. Seluruh umat beragama di Blora diminta tidak terprovokasi untuk mengikuti aksi di Magelang yang rawan ditumpangi oleh kepentingan tertentu sehingga berpotensi digiring ke isu SARA.

“Demo di Candi Borobudur tidak diijinkan, karena ini merupakan situs cagar budaya dan dilarang oleh undang-undang. Tragedi krisis kemanusiaan di Myanmar tidak ada hubungannya dengan Candi Borobudur. Jadi kalau niatnya ingin membantu saudara kita Rohingya, lebih baik kita doakan di tempat ibadah masing-masing atau mengirimkan donasi bantuan kesana,” terangnya. (humaskab | res-ib)